Dr. Arie Elcaputera, S.H., M.H.
Lektor / Kepala Bagian HAN/HTN/HI • Magister Ilmu Hukum
Biografi & Profil Singkat
Dr. Arie Elcaputera, S.H., M.H. adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dengan jabatan fungsional Lektor dan menjabat Kepala Bagian HAN/HTN/HI. Ia menempuh S1 di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, S2 Ilmu Hukum (Hukum Otonomi Daerah) di Universitas Bengkulu, dan S3 Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara) di Universitas Jambi.
Bidang pengajarannya meliputi Ilmu Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Acara dan Praktek MK, Hukum Pemilu, serta Ilmu Perundang-undangan. Penelitian dan publikasinya berfokus pada bantuan hukum, harmonisasi peraturan daerah, otonomi daerah, kedudukan lembaga negara, dan hukum pemilu.
Bidang pengajarannya meliputi Ilmu Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Acara dan Praktek MK, Hukum Pemilu, serta Ilmu Perundang-undangan. Penelitian dan publikasinya berfokus pada bantuan hukum, harmonisasi peraturan daerah, otonomi daerah, kedudukan lembaga negara, dan hukum pemilu.
Bidang Kepakaran
dan hukum konstitusi
hukum otonomi daerah
hukum pemilu
Hukum Tata Negara
ilmu perundang-undangan
Riwayat Pendidikan
- Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Hukum Administrasi dan Tata Negara (S1), masuk 2007 — Skripsi: Kedudukan Wakil Menteri Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia
- Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Bengkulu, Hukum Otonomi Daerah (S2), masuk 2015 — Tesis: Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Berdasarkan UUD 1945
- Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Jambi, Hukum Tata Negara (S3), masuk 2021 — Disertasi: Desain Perubahan UUD 1945 Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Riwayat Pekerjaan
- Kepala Bagian HAN/HTN/HI (jabatan struktural), Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Mata Kuliah yang Diampu
- Ilmu Negara
- Hukum Tata Negara
- Hukum Acara dan Praktek MK
- Hukum Ketenagakerjaan
- Hukum Pemilu
- Hukum Konstitusi
- Hukum Perbandingan HTN
- Ilmu Perundang-undangan
- Perancangan Perundang-undangan
- Hukum Pajak
Penelitian
- Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Memperoleh Akses Keadilan Di Kota Bengkulu — PNBP Universitas Bengkulu
- Menelaah Penerapan Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah di Provinsi Bengkulu: Kajian Tantangan Dan Strategi Di Rezim Otonomi Daerah — PNBP FH UNIB
- Kajian Hukum Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dalam Memperoleh Akses Keadilan Oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Bengkulu — PNBP Universitas Bengkulu
Pengabdian
- Sosialisasi Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Yayasan Pesona Kota Bengkulu — Mandiri
- Sosialisasi Aspek Hukum P4GN Di Yayasan Pesona Kota Bengkulu — Mandiri
- Pelatihan Teknik Penyusunan Peraturan Desa di Desa Batu Ampar Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang — Mandiri
- Pelatihan Teknik Penyusunan Kesepakatan Kepala Desa dengan BPD di Desa Batu Ampar Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang — Mandiri
- Teknik Penyusunan Keputusan Kepala Desa di Desa Batu Ampar Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang — Mandiri
- Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa dalam Meningkatkan Potensi Desa Wisata di Desa Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah — PNBP UNIB
Publikasi & Karya Ilmiah
Jurnal
- Hak Prerogatif Presiden Dalam Mengangkat Calon Kapolri Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia — Jurnal Sehasen Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu, Vol 1 No 1
- Analisis Kearifan Lokal Masyarakat Bengkulu Dalam Festival Tabot Berdasarkan Receptio In Complexu Theory — Jurnal Al Imarah Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Bengkulu, Vol 4 No 2
- Kedudukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan UUD NRI 1945 — Jurnal Sehasen Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu, Vol 2 No 1
- Penegakan Hukum Penyebaran Berita Bohong (HOAX) Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019 Ditinjau Dari Konsep Keadilan Pemilu (Seminar dan Call Papers Evaluasi dan Tata Kelola Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU RI) — Jurnal KPU RI
- Kajian Ecocide Terhadap Pertambangan Batubara Dalam Kawasan Hutan Pada Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu — Jurnal Bina Hukum Lingkungan (BHL), Vol 5 No 1
- Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia — Jurnal Al-Imarah IAIN Bengkulu, Vol 5 No 2
- Penataan Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia — Jurnal Supremasi FH UNIB, Vol. 30 No. 1, Januari 2021
- Kewenangan Pengawasan Pemerintah Provinsi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah — Jurnal Al-Imarah IAIN Bengkulu, Vol 6 No 1
- Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah: Sebuah Analisis Tantangan dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah — Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 11 No. 1, Februari 2022: 121-136
- Freedom Of Religion And Belief Under Supreme Court Verdict: Study Case On Supreme Court Decision Number 17/P/Hum/2021 — Jurnal Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Vol 12 No 1