Prof. Dr. Herlambang, S.H., M.H.
Guru Besar • Doktor Ilmu Hukum
Biografi & Profil Singkat
Prof. Dr. Herlambang, S.H., M.H. adalah Guru Besar Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (Golongan IV/e). Ia menempuh S1 di FH UNIB (1987), S2 di Universitas Indonesia (1993, lulusan tercepat angkatan 10), dan S3 di Universitas Brawijaya (2014, cumlaude), serta dikukuhkan sebagai Guru Besar pada 2016.
Ia pernah mendirikan dan memimpin LBH Bengkulu, menjabat Pembantu Dekan I dan Dekan Fakultas Hukum UNIB (2004-2008), Ketua Program Magister Hukum, dan Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi UNIB (2017-2021). Ia aktif meneliti dan menulis tentang pemberantasan korupsi serta hukum adat Rejang, dan banyak bertindak sebagai ahli dalam perkara pidana, khususnya korupsi dan pemilu.
Ia pernah mendirikan dan memimpin LBH Bengkulu, menjabat Pembantu Dekan I dan Dekan Fakultas Hukum UNIB (2004-2008), Ketua Program Magister Hukum, dan Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi UNIB (2017-2021). Ia aktif meneliti dan menulis tentang pemberantasan korupsi serta hukum adat Rejang, dan banyak bertindak sebagai ahli dalam perkara pidana, khususnya korupsi dan pemilu.
Bidang Kepakaran
hukum adat dalam pembaruan hukum pidana
Hukum Pidana
pemberantasan korupsi
tindak pidana pemilu
Riwayat Pendidikan
- SDN 6 Curup (SD)
- SMP PGRI Curup (SMP)
- SMAN 2 Curup (SMA)
- Juara kelas 1 s.d. kelas 3, SMA Negeri 2 Curup
- Wakil SMAN 2 dalam Pemilihan Pelajar Teladan Kabupaten Rejang Lebong
- FH Universitas Bengkulu (UNIB) (S1)
- Mahasiswa Teladan UNIB (prestasi S1)
- FH Universitas Indonesia (UI) (S2)
- Lulusan Tercepat Angkatan 10 Program Pascasarjana UI Jakarta (prestasi S2)
- FH Universitas Brawijaya (UB) (S3)
- Lulusan Cumlaude Universitas Brawijaya Malang (prestasi S3)
Riwayat Pekerjaan
- Pengacara — Pendiri LBH Bengkulu
- Direktur LBH Bengkulu — pendampingan masyarakat miskin dalam memperoleh hak-haknya
- Anggota Tim Evaluasi dan Monitoring Lembaga Penelitian UNIB
- Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi Lembaga Pengabdian pada Masyarakat UNIB
- Dosen Teladan UNIB
- Tim Peneliti BALITBANG Provinsi Bengkulu
- Anggota Tim Pakar BAPPEDA Provinsi Bengkulu
- Pembantu Dekan I FH UNIB — berhasil meningkatkan akreditasi FH dari C menjadi B
- Dekan FH UNIB — meningkatkan akreditasi FH dari B menjadi A; mendirikan Program Magister Hukum; bekerja sama dengan Komisi Yudisial dalam mengkaji putusan pengadilan (2005/2008)
- Anggota Penyusun Kompilasi Hukum Adat Kota Bengkulu
- Staf Ahli Bagian Hukum Pemda Mukomuko
- Staf Ahli Bagian Hukum Pemda Kepahiang
- Anggota Tim Ahli RSUD M. Yunus
- Staf Ahli Bagian Hukum Pemda Kota Bengkulu
- Menjadi Guru Besar
- Tim Ahli Kapolda Bengkulu
- Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi UNIB — bekerja sama dengan KPK meneliti kemandirian Pengadilan TIPIKOR; mengkaji putusan Pengadilan TIPIKOR atas tindak pidana korupsi Gubernur Riau; narasumber Pendidikan Anti Korupsi
- Visiting Professor di Thaksin University, Thailand
- Promotor terhadap 2 (dua) kandidat doktor pada Fakultas Hukum Universitas Jambi
- Penguji disertasi pada Program Doktor UNISULA
- Penguji disertasi pada Program Doktor Universitas Jambi
- Ketua Program Magister Hukum — membersihkan data mahasiswa melalui kebijakan percepatan penyelesaian studi dan recycle mahasiswa yang telah habis masa studinya
- Penguji disertasi pada Program Doktor Universitas Diponegoro
- Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda Kabupaten Kepahiang tentang Bantuan Hukum untuk Rakyat Miskin
- Penyusunan NA perubahan Perda Retribusi Kepahiang
Sertifikasi Kompetensi
- Sertifikasi Tim Ahli tindak pidana pemilu Bawaslu RI
Pengalaman Organisasi
- Salah satu inisiator pembentukan KUFSA (Kagawa University Foreign Student Association)
- Sekretaris Presidium Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah
- Inisiator pendirian BCW (Bengkulu Corruption Watch)
- Pelatihan dan Pembentukan Jaringan Organisasi Anti Korupsi
- Ketua Tim Bantuan Hukum UNIB
- Anggota Penilai Penerbitan Buku dan Artikel Jurnal
- Tim Penyusun Model Pembinaan Karir Universitas Bengkulu
- Anggota Tim SP4 UNIB
- Salah satu inisiator pembentukan Komisi Disiplin Fakultas Hukum yang berubah menjadi UPM (Unit Penjaminan Mutu)
- Anggota tim pakar Badan Musyawarah Adat Kota Bengkulu — membantu penyusunan Perda pemberlakuan Hukum Adat Kota Bengkulu
- Salah satu inisiator penandatanganan MOU UNIB dan KY
- Salah satu inisiator penandatanganan MOU UNIB dan Mahkamah Konstitusi
- Penandatanganan kerja sama Mahkamah Konstitusi dan FH UNIB
- Anggota Tim Seleksi KPU Kabupaten Bengkulu Tengah
- Salah satu inisiator penandatanganan MOU UNIB dan UNIBRAW
- Tim Pakar BMA Provinsi Bengkulu
- Pokja Pemberantasan Korupsi Provinsi Bengkulu
Mata Kuliah yang Diampu
- Teori Hukum (Program Doktor & Magister)
- Filsafat Hukum
- Sosiologi Hukum
- Hukum Acara Pidana Lanjutan
Penelitian
- Kontribusi Institusi Hukum Adat Rejang "Maling Mengundah" terhadap Kemungkinan Penyempurnaan Rumusan Pasal 332 KUHP — Mandiri
- Pemahaman Aparat Penegak Hukum terhadap Konsepsi Pemasyarakatan Dalam Kaitannya Dengan Perlakuan Pelaku Tindak Pidana di Kotamadya Bengkulu — DIKTI
- Role of Police in Japanese Criminal Justice — Monbusho
- Role of Public Prosecutor in Japanese Criminal Justice Process — Monbusho
- Role of Lawyer in Japanese Criminal Justice Process — Monbusho
- Role of Correctional and Non Correctional Institution in Japanese Criminal Justice Process — Monbusho
- Konstruksi Yuridis Unsur Melawan Hukum, Memperkaya Diri Sendiri dan Merugikan Keuangan Negara dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi di Kota Bengkulu — DIPA UNIB
- Pengembangan Model Musyawarah Adat 'Kutei' dalam Rangka Penyusunan Kompilasi Hukum Pidana Adat Rejang sebagai Pedoman Penggunaan Diskresi Penegak Hukum dalam Proses Peradilan Pidana di Kabupaten Rejang Lebong — Hibah Bersaing
- Pengembangan Model Musyawarah Adat 'Mufakat Rajo Penghulu' dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat 'Dapek Salah' sebagai Pedoman Penggunaan Diskresi Penegak Hukum dalam Proses Peradilan Pidana di Kota Bengkulu — Hibah Bersaing
- Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu Nomor 281/PID.B/2002/PN.BKL — Komisi Yudisial RI
- Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu Nomor 146/PDT.G/2003/PA.BN — Komisi Yudisial RI
- Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu Nomor 183/PUT.PID.B/2003/PN.BK — Komisi Yudisial RI
- Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu Nomor 296/PID.B/2003/PN.BKL — Komisi Yudisial RI
- Analisis Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 09/G.TUN/2004/PTUN-BKL — Komisi Yudisial RI
- Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu Nomor 71/PID.B/2004/PN.BKL — Komisi Yudisial RI
- Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu Nomor 200/PDT.G/2004/PA-BN — Komisi Yudisial RI
- Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu Nomor 376/PID.B/2004/PN.BKL — Komisi Yudisial RI
- Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu Nomor 28/PID.B/2005/PN.BKL — Komisi Yudisial RI
- Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu Nomor 225/PID.B/2006/PN.BKL — Komisi Yudisial RI
- Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu Nomor 07/PID.B/2005/PN.BKL — Komisi Yudisial RI
- Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu Nomor 335/PID.B/2003/PN.BKL — Komisi Yudisial RI
- Analisis Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 03/G.TUN/2004/PTUN-BKL — Komisi Yudisial RI
- Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu Nomor 101/PID.B/2004/PN.BKL — Komisi Yudisial RI
- Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu Nomor 153/PID.B/2004/PN.BKL — Komisi Yudisial RI
- Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu Nomor 028/PDT.G/2005/PA.BN — Komisi Yudisial RI
- Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu Nomor 205/PID.B/2006/PN.BKL — Komisi Yudisial RI
- Analisis Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 14/PDT/2005/PT.BKL — Komisi Yudisial RI
- Analisis Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 40/PID.2005/PT.BKL — Komisi Yudisial RI
- Analisis Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 95/PID.2006/PT.BKL — Komisi Yudisial RI
- Analisis Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 43/PID.2005/PT.BKL — Komisi Yudisial RI
- Analisis Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 41/PID.2005/PT.BKL — Komisi Yudisial RI
- Analisis Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 46/PID.2005/PT.BKL — Komisi Yudisial RI
- Analisis Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 97/PID.2006/PT.BKL — Komisi Yudisial RI
- Analisis Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 40/PID.2003/PT.BKL — Komisi Yudisial RI
- Analisis Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 02/PID.2004/PT.BKL — Komisi Yudisial RI
- Analisis Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 34/PID.2004/PT.BKL — Komisi Yudisial RI
- Analisis Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 18/PID.2005/PT.BKL — Komisi Yudisial RI
- Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 169/PID.B/2002/PN.BKL — Komisi Yudisial RI
- Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 05/PDT.G/2004/PN.AM — Komisi Yudisial RI
- Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 33/PID.B/2005/PN.AM — Komisi Yudisial RI
- Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 05/PDT.G/2007/PN.AM — Komisi Yudisial RI
- Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 21/PDT.G/2004/PN.BKL — Komisi Yudisial RI
- Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 09/PDT.G/2007/PN.AM — Komisi Yudisial RI
- Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 225/PID.B/2004/PN.BKL — Komisi Yudisial RI
- Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Manna Nomor 106/PID.B/2005/PN.MN — Komisi Yudisial RI
- Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 84/PID.B/2006/PN.BKL — Komisi Yudisial RI
- Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 27/PID.B/2007/PN.BKL — Komisi Yudisial RI
- Pendekatan Alternatif Pemberantasan Korupsi yang Efektif dan Efisien serta Berkeadilan — Fundamental
- Rancangan Perda Kota Bengkulu tentang Penyelenggaraan Pemondokan — APBD Kota Bengkulu
- Rancangan Perda Kota Bengkulu tentang Penyelenggaraan Pendidikan — APBD Kota Bengkulu
- Rancangan Perda Kota Bengkulu tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil — APBD Kota Bengkulu
- Rancangan Perda Kota Bengkulu tentang Kesejahteraan Lanjut Usia — APBD Kota Bengkulu
- Rancangan Perda Kabupaten Kepahiang tentang Penanggulangan Bencana — APBD Kepahiang
- Rancangan Perda Kabupaten Kepahiang tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kepahiang — APBD Kepahiang
- Rancangan Perda Kota Bengkulu tentang Bantuan Hukum untuk Rakyat Miskin — APBD Kota Bengkulu
- Rancangan Perda Kota Bengkulu tentang Pembangunan Perumahan Cluster — APBD Kota Bengkulu
- Rancangan Perda Kota Bengkulu tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau — APBD Kota Bengkulu
- Rancangan Perda Kabupaten Kepahiang tentang Pengelolaan Keuangan Desa — APBD Kepahiang
- Rancangan Perda Kabupaten Kepahiang tentang Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Liquified Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Bersubsidi — APBD Kepahiang
- Rancangan Perda Kabupaten Kepahiang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang — APBD Kepahiang
- Rancangan Perda Kabupaten Kepahiang tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang — APBD Kepahiang
- Rancang Bangun Beban Pembuktian Terbalik sebagai Solusi dalam Pemberantasan Korupsi — BOPT
- Rancangan Perda Kabupaten Kepahiang tentang Kawasan Tanpa Rokok — APBD Kepahiang
- Rancangan Perda Kabupaten Kepahiang tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kepahiang — APBD Kepahiang
- Eksistensi Pengadilan TIPIKOR di Bengkulu — KPK RI
- Rancangan Perda Kabupaten Kepahiang tentang Kabupaten Layak Anak — APBD Kepahiang
- Rancangan Perda Kabupaten Kepahiang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kepahiang — APBD Kepahiang
- Inventarisasi Hukum Adat Rejang, Lembak dan Serawai di Kabupaten Bengkulu Tengah — Mandiri
- Kajian terhadap UU tentang Bahasa, Bendera Negara — BPIP
- Model Normatif Formulasi Kebijakan Non Custodial Sanction (Alternatif Pidana Perampasan Kemerdekaan) dalam Rangka Pengembangan Sanksi Tindak Pidana Korupsi, dalam Rangka Pembangunan Sistem Hukum Pidana Indonesia — PNBP UNIB
- Kajian terhadap Putusan Pengadilan terhadap Gubernur Riau dalam Tindak Pidana Korupsi (CV tertulis tahun '1019') — KPK RI
- Kajian terhadap Perda Bengkulu tentang Retribusi Pertambangan — BPIP RI
- Penyempurnaan "Sekolah Kepribadian" sebagai Model Alternatif Perampasan Kemerdekaan dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia — PNBP UNIB
- Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda tentang Bantuan Hukum untuk Rakyat Miskin — APBD Kepahiang
- Penyusunan Naskah Akademik Perubahan Perda Retribusi Kepahiang — APBD Kepahiang
- Kajian terhadap Perda TIBUN Kabupaten Serang — BPIP RI
Pengabdian
- Studi banding ke National University of Singapore, Singapore Supreme Court, University Malaya, Universiti Kebangsaan Malaysia, International Islamic University Malaysia, UiTM (Singapura/Malaysia)
- Kunjungan ke Malaysian Anti-Corruption Commission (Kuala Lumpur)
- Instruktur Pelatihan Pelaksanaan Sidang Adat bagi Para Rajo Penghulu di Kota Bengkulu (Bengkulu)
- Simposium Penyusunan Kurikulum FH (UGM)
- Simposium dan Penyusunan Kurikulum S2 (UNUD, Bali)
- Narasumber Kebijakan Pemberantasan Korupsi (KAMMI Bengkulu)
- Narasumber Seminar Nasional Strategi Pemberantasan Korupsi (UNIHAZ)
- Narasumber Seminar Penanggulangan Korupsi (SCW Bengkulu)
- Narasumber acara Koridor Hukum, Diskusi Publik (TVRI Bengkulu)
- Narasumber Diskusi Publik Peringatan Hari Anti Korupsi 'Berantas Korupsi Selamatkan Bangsa' (Polda Bengkulu)
- Narasumber beberapa diskusi publik (RBTV Bengkulu)
- Narasumber Seminar Nasional Selamatkan Indonesia dengan Syariah (WAMMI)
- Narasumber peningkatan pemahaman PNS di lingkungan Kanwil Agama terhadap pemberantasan korupsi (Kanwil Agama Bengkulu)
- Narasumber Sosialisasi RKUHAP: Penerapan Hukum Acara Pidana, KUHAP dan Peraturan Pelaksananya (BPHN)
- Narasumber Seminar Penanggulangan Aliran Sesat di Bengkulu (FH UNIB)
- Peningkatan kesadaran hukum PNS Kanwil BPN Bengkulu terhadap pemberantasan korupsi dan gratifikasi (Kanwil BPN Bengkulu)
- Narasumber Bengkulu Berdialog (RBTV)
- Narasumber FGD Model Rehabilitasi Berbasis Kebutuhan Napi Pecandu Narkotika (Bengkulu)
- Narasumber Workshop Pancasila, Konstitusi dan Ketatanegaraan (MPR dan UNIB, Bengkulu)
- Narasumber Focus Group Discussion MPR dan UNIB (Bengkulu)
- Narasumber Seminar Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bengkulu)
- Narasumber FGD Universitas Muhammadiyah Bengkulu: Pembumian Nilai-Nilai Pancasila (Bengkulu)
- Narasumber FGD Ombudsman: Pencegahan Pungli di kalangan Kepala Sekolah SMP dan SMA di Provinsi Bengkulu (Bengkulu)
- Narasumber Seminar Nasional Peranan Hukum Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Jambi)
- Narasumber Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemda Provinsi Bengkulu dan Kejati Bengkulu (Bengkulu)
- Workshop Pendidikan Anti Korupsi KPK (Yogyakarta)
- Narasumber Diskusi Publik HIMAPID FH UNIB dan DPD RI: Membangun Nilai-nilai Pancasila di Kalangan Mahasiswa (Bengkulu)
- Narasumber Dialog Publik PWI Cabang Bengkulu: Peran Wartawan dalam Pemberantasan Korupsi (Bengkulu)
- Narasumber di Kanwil Anggaran Provinsi Bengkulu tentang Strategi Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Bengkulu)
- Narasumber Seminar Nasional Pemberantasan Korupsi pada Pemerintahan Daerah (Bengkulu)
- Narasumber Eksaminasi Putusan Kasasi No. 1648 K/Pid.Sus atas nama Rusli Zainal, FH UNIB dan KPK (Bengkulu)
- Narasumber Sinkronisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Peraturan Perundangan Indonesia, FH UNIB dan BPIP (Jakarta)
- Narasumber Seminar Daring Kedudukan Bawaslu dalam Menentukan Calon Kada Mantan Koruptor (Fakultas Hukum)
- Narasumber Seminar Daring Mudik Dilarang, Tempat Wisata Dibuka (Inkonsistensi Pelarangan Kerumunan) (UNES Surabaya)
- Narasumber Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi (9 Squad)
- Narasumber Comparative Study on Japan-Indonesia Criminal Law (MIH)
Publikasi & Karya Ilmiah
Jurnal
- Pemahaman Aparat Penegak Hukum terhadap Konsepsi Pemasyarakatan Dalam Kaitannya Dengan Perlakuan Pelaku Tindak Pidana di Kotamadya Bengkulu — Jurnal FH
- Identifikasi Pengaturan Monopoli di Jepang — Jurnal FH
- Role of Public Prosecutor in Japan Criminal Justice Process — Jurnal FH
- Role of Police in Japan Criminal Justice Process — Jurnal FH
- Role of Lawyer in Japan Criminal Justice Process — Jurnal FH
- Role of Correctional and Non Correctional Institution in Japan Criminal Justice Process — Jurnal FH
- Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manna dalam Perkara Illegal Logging — Jurnal Komisi Yudisial
- Penyelesaian Tindak Pidana Kesusilaan menurut Hukum Adat Rejang — Jurnal Supremasi Hukum
- Formulasi Rumusan Tindak Pidana Penerima Hasil Korupsi dalam Perspektif Kebijakan Pemberantasan Korupsi di Indonesia — Jurnal UNIBRAW
- Kontribusi Norma Hukum Adat dalam Pembaharuan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia — Jurnal Supremasi Hukum
- (bersama Mario Parakas, Herawan) Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana dalam Kerangka Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Korupsi yang Beresensikan pada Keadilan Komprehensif — Jurnal Bengkoelen Justice
- (bersama Rangga Jayanuarto, Herawan) Kebijakan Penanggulangan Korupsi melalui Sarana Non Penal — Jurnal Bengkoelen Justice
- (bersama Azhari, Herawan) Tinjauan Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika — Jurnal Bengkoelen Justice
- Membangun Asas-Asas Peradilan Adat — Jurnal Kanun
- Uang Pengganti: Ganti Kerugian atau Denda Alternatif Sanksi dalam Tindak Pidana Korupsi — Jurnal KUTEI
- Belajar Menanggulangi Korupsi dari Negara Lain — Jurnal Pascasarjana Ilmu Hukum UNIB
- Pengembangan Konsep Pertanggungjawaban Kolektif sebagai Salah Satu Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia — Jurnal UMY
- Inventarisasi Institusi Adat Rejang dalam Rangka Penyusunan Kompilasi Hukum Adat Rejang — Jurnal UMY
- Pelaksanaan Asas Impartial dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Nomor 54/pid.b/tpk/2011/pn.jkt.pst) — Jurnal Komisi Yudisial
- (bersama Alto Antonio, Antory Royan) Penerapan Prinsip Restorative Justice pada Anak sebagai Pelaku dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Tingkat Penyidikan — Jurnal Ilmu Hukum Bengkoelen Justice Vol. 5 No. 1, ISSN 2088-3412
- (bersama Hendra Yanto, Elektison Somi) Peran Polisi pada Pemeriksaan untuk Mengetahui Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani Polda Bengkulu — Jurnal Ilmu Hukum Bengkoelen Justice Vol. 5 No. 2, ISSN 2088-3413
- (bersama Zainal Effendy, Elektison Somi) Alasan Jaksa Penyidik Menghentikan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Penyidikan Ditinjau dari Hukum Progresif — Jurnal Ilmu Hukum Bengkoelen Justice Vol. 5 No. 1, ISSN 2088-3412
- (bersama Ronald Regianto, Antory Royan Adyan) Kebijakan Non Custodial Measures Berupa Sanksi Tindakan Pemulihan Langsung Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Fisik Ditinjau dari Restorative Justice Theory — Jurnal Ilmu Hukum Bengkoelen Justice Vol. 6 No. 1, hlm. 112-129, ISSN 2088-3414
- (bersama Novy Mirzayanah, Antory Royan) Pengaturan Asas Tiada Pidana tanpa Kesalahan sebagai Pertimbangan dalam Putusan Hakim — Jurnal Bengkoelen Justice
- (bersama Linda Septriana, Antory Royan) Pertanggungjawaban Ahli Waris Menurut Pasal 34 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara — Jurnal Ilmu Hukum Bengkoelen Justice
- Reformation of Criminal Liability Concept in Criminal Act of Corruption in Indonesia Based on Pancasila — University of Bengkulu Law Journal
- (bersama Mindri Yaserhan, Antory Royan) Obstacles or Barriers Factors to the Roles of Police Investigators of Republic of Indonesia in Preventing and Eradicating Forest Destruction Against Illegal Logging in Lebong Regency — Jurnal Ilmu Hukum Bengkoelen Justice
- (bersama Boy Akmal, Antory Royan) Advocates' Roles Toward the Protection of Criminal Suspects' Rights in the Investigation Process at the Area of Bengkulu Regional Police Department — Jurnal Ilmu Hukum Bengkoelen Justice
- Understanding Pancasila Position as the Fundamental Norms 'Grundnorm' of Indonesian Law — South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law Vol. 13, Agustus 2017, ISSN 2289-1560
- (bersama Ramayuza Pradesa, Herawan Sauni) The Position of Consensus Deliberation of Rajo Penghulu as A Diversity Institution in Child Criminal Justice in Bengkulu City — Jurnal Ilmu Hukum Bengkoelen Justice Vol. 8, ISSN 2088-3418
- (bersama Eko Supriyadi, M. Abdi) The Role of Police Investigators of Bengkulu Police Department in Criminal Investigation of Signature Forgery — Jurnal Ilmu Hukum Bengkoelen Justice
- (bersama Anang Budi Sutanto, M. Abdi) The Role of the Financial Audit Board in the Prevention and Prosecution of Corruption Criminal Act in Bengkulu Province — Jurnal Ilmu Hukum Bengkoelen Justice Vol. 9 No. 1, hlm. 1-15, ISSN 2088-3420
- (bersama Dewi Suzana Julianti, Lidia Br. Karo) Implementation of Sanctions on Rehabilitation Measures for Narcotics Users in District Court of Bengkulu — Jurnal Ilmu Hukum Bengkoelen Justice Vol. 9, ISSN 2088-3420
Prosiding
- Seminar Nasional dan Pemaparan Program Kerja KY dengan FH Mitra — UMM Malang
- Development of "Mufakat Rajo Penghulu" as Indonesian Local Wisdom for Dispute Resolution in Bengkulu City, International Conference on Social Policy and Social Development — Department of Social Welfare, FISIP Universitas Bengkulu
- The Indonesia Contemporary Corruption Prevention Policies in Procurement of Goods and Services, ICLECG 1 (International Conference on Law, Environment, Culture and Globalization, 11-12 Oktober) — ICLECG 1
- (bersama Herlita Erike) Sustainability of Rejang's Indigenous Law in Completion of Criminal Act; Perspective of the Principle of Deliberation — Atlantis Press
- Masa Depan Pemberantasan Korupsi Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 — ICW
- Normative Model of Non Custodial Sanction Policy Formulation for Development of Corruption Criminal Sanctions — ICELEG 2
- Kedudukan Bawaslu dalam Menentukan Calon Kada Mantan Koruptor (seminar daring) — Fakultas Hukum
- Mudik Dilarang, Tempat Wisata Dibuka (Inkonsistensi Pelarangan Kerumunan) (seminar daring) — UNES Surabaya
- Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi (seminar daring) — 9 Squad
Buku
- Pembaharuan Hukum Pidana — UNIB Press
- Tindak Pidana Penerima Hasil Korupsi — IPB Press
- (bersama Emelia Kontesa, Herlita Erike) Rancang Bangun Pembalikan Beban Pembuktian (Salah Satu Upaya dalam Pemberantasan Korupsi) — Citra Harta Prima, Jakarta
- (bersama Herlita Erike) Pembaharuan Hukum Pidana Substantif — Citra Harta Prima, Jakarta
Pengalaman Memberikan Keterangan Ahli
- Ahli penyidik dalam perkara korupsi di Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur
- Saksi ahli dalam gugatan praperadilan penghentian penuntutan Penyidik KPK atas nama Novel Baswedan
- Saksi ahli penyidik dalam kasus korupsi di PELINDO
- Ahli penyidik dalam OTT tindak pidana korupsi di Bengkulu Utara
- Saksi ahli dalam gugatan praperadilan atas nama Helmi Hasan (Walikota Bengkulu)
- Saksi ahli dalam gugatan praperadilan pimpinan DPRD Kota Bengkulu
- Saksi ahli dalam peninjauan kembali atas nama Patrice Rio Capela
- Saksi ahli dalam perkara praperadilan atas nama Ahmad Kanedi
- Saksi ahli dalam perkara Gubernur Bengkulu Junaidi Hamzah
- Ahli penyidik dalam perkara tindak pidana pertambangan di Kabupaten Bengkulu Tengah
- Ahli penyidik dalam tindak pidana korupsi di Kabupaten Kepahiang
- Memberikan pendapat hukum atas permohonan Pemerintah Daerah Seluma Nomor 180/369/B.2/2018 tanggal 30 November 2018
- Ahli penyidik dalam perkara OTT Kades Dusun Baru, Kabupaten Bengkulu Tengah
- Memberikan pendapat hukum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Nomor 180/09/B.2/2019 tanggal 7 Januari 2019
- Ahli penyidik dalam perkara tindak pidana pemilu di KPU Seluma
- Ahli penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Bengkulu Utara
- Ahli penyidik dalam tindak pidana korupsi Kabupaten Bengkulu Utara
- Ahli KPU Lebong terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu oleh calon bupati
- Ahli KPU Lebong terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu oleh anggota DPR RI
- Ahli KPU Lebong terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu oleh penyelenggara pemilu
- Ahli Kejaksaan dalam OTT pengurus LSM Kabupaten Kepahiang
- Memberikan pendapat hukum kepada Pemerintah Kabupaten Seluma atas pembayaran tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD
- Memberikan pendapat hukum bagi KPU Kaur dalam hal pelanggaran pemilu
- Memberikan pendapat hukum kepada Bupati Kaur berkenaan pemberhentian Kepala OPD Kaur dalam kaitan pelanggaran pemilu
- Ahli KPU Provinsi Bengkulu dalam sengketa Pemilukada Gubernur
- Ahli penyidik dalam perkara tindak pidana perkebunan di Kabupaten Seluma
- Ahli penyidik dalam perkara TIPIKOR Kabupaten Bengkulu Utara
- Korupsi dana parkir oleh Dinas Kominfo Kota Bengkulu
- Penyidikan tindak pidana korupsi oleh Polres Rejang Lebong, pengadaan lampu jalan di Rejang Lebong
- Penyidikan tindak pidana korupsi oleh Polres Lebong terhadap pengadaan di BLH Lebong
- Ahli pada pemeriksaan di sidang pengadilan atas tindak pidana korupsi di RSUD M. Yunus Bengkulu
- Saksi ahli pada pelanggaran tindak pidana IT di Polda Bengkulu
- Ahli pada pemeriksaan tingkat penyidikan dalam kasus SPP Kelobak, Kabupaten Kepahiang oleh Polda Bengkulu
- Penyidikan tindak pidana korupsi oleh Polda Bengkulu, pengadaan pembangunan Jl. Pusaka menuju Jl. Sentra Produksi Kec. Maje dan Kec. Nasal, Kab. Kaur, TA 2011
- Pemungutan biaya operasional (fee) terhadap Asosiasi Pertambangan Batubara Bengkulu tahun 2010–2013 dengan tersangka Manager Usaha Terminal PT Pelindo II Cabang Bengkulu
- Pengadaan lampu jalan di Polres Rejang Lebong
- Perkara korupsi di Polres Kepahiang
- Korupsi dana BOP Kabupaten Bengkulu Tengah
- Perkara korupsi pada OTT di Dinas BPBD Bengkulu Utara
- Perkara korupsi DD Desa Karang Tinggi, Kab. Bengkulu Tengah
- Perkara korupsi pada OTT terhadap Kades Tanjung Alai, Kab. Bengkulu Utara
- Perkara korupsi pada pembuatan PTSL Desa Suka Makmur, Kab. Bengkulu Utara
- Perkara OTT terhadap Ketua Perangkat BPD beserta LSM Desa Muara Santan, Kec. Napal Putih, Kab. Bengkulu Utara
- Perkara korupsi DD Desa Batu Layang, Kec. Hulu Palik, Kab. Bengkulu Utara
- Perkara korupsi DD Desa Tanjung Alai, Kec. Napal Putih, Kab. Bengkulu Utara
- Perkara korupsi DD Desa Batu Layang, Kec. Hulu Palik, Kab. Bengkulu Utara (perkara kedua)
- Perkara korupsi pengelolaan keuangan Desa Muara Santan, Kec. Napal Putih, Kab. Bengkulu Utara
Dosen Lainnya di Doktor Ilmu Hukum
Lihat SemuaDr. Ema Septaria, S.H., M.H.
Hukum Internasional, Perjanjian Internasional
Prof. Dr. Candra Irawan, S.H., M.Hum.
Guru Besar / Ketua Bagian Hukum Perdata dan Ekonomi (2026-2029)
Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), Hukum Ekonomi dan Bisnis, Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum Penanaman Modal
Prof. Dr. Amancik, M.Hum.
Guru Besar
Hukum Tata Negara, Otonomi Daerah