Sonia Ivana Barus, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum • Ilmu Hukum Program Sarjana
Biografi & Profil Singkat
Sonia Ivana Barus, S.H., M.H., adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang memulai kariernya pada tahun 2018. Ia meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Sumatera Utara (2016) dan magister hukum dari Universitas Indonesia (2018), dan sejak itu memfokuskan diri pada bidang Hukum Administrasi Negara (HAN). Ia aktif mengikuti pelatihan pengembangan keilmuan HAN, antara lain pelatihan bagi pengajar HAN dan pengajar Hukum Peradilan Tata Usaha Negara yang diselenggarakan oleh APHTN-HAN.
Dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, ia mengajar HAN, Hukum Acara PTUN, Hukum Kepegawaian, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Lingkungan, dan Hukum Keuangan, serta melakukan penelitian normatif-doktrinal dan kolaboratif tentang tata kelola pemerintahan, lembaga pengawas ASN, otonomi daerah, pemilihan kepala daerah, pengelolaan lingkungan pesisir, hak konstitusional, dan pembaruan legislasi. Ia menulis sejumlah artikel jurnal terindeks (SINTA dan Scopus) serta buku tentang HAN, PTUN, dan ketenagakerjaan, dan pada 2026 menjadi Ketua Tim Penelitian Danaindonesiaraya Kementerian Kebudayaan RI.
Dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, ia mengajar HAN, Hukum Acara PTUN, Hukum Kepegawaian, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Lingkungan, dan Hukum Keuangan, serta melakukan penelitian normatif-doktrinal dan kolaboratif tentang tata kelola pemerintahan, lembaga pengawas ASN, otonomi daerah, pemilihan kepala daerah, pengelolaan lingkungan pesisir, hak konstitusional, dan pembaruan legislasi. Ia menulis sejumlah artikel jurnal terindeks (SINTA dan Scopus) serta buku tentang HAN, PTUN, dan ketenagakerjaan, dan pada 2026 menjadi Ketua Tim Penelitian Danaindonesiaraya Kementerian Kebudayaan RI.
Bidang Kepakaran
Hukum Acara PTUN
Hukum Administrasi Negara
Hukum Kepegawaian
Hukum Ketenagakerjaan
Hukum Keuangan Negara
Hukum Lingkungan
Riwayat Pendidikan
- Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (S1 / S.H., Ilmu Hukum; masuk 2012) — Skripsi: Kajian Hukum Pelaksanaan Lelang Terhadap Hak Tanggungan dalam Kredit Macet: Studi pada PT Bank Sumut Medan
- Fakultas Hukum Universitas Indonesia (S2 / M.H., Ilmu Hukum / BKU Hukum Ketatanegaraan dan Administrasi Negara; masuk 2016) — Tesis: Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Executive Control terhadap Pemerintah Daerah
Riwayat Pekerjaan
- Mulai berkarier sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (Penata Tk. I / IIId)
Sertifikasi Kompetensi
- Pelatihan bagi Pengajar Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)
- Pelatihan bagi Pengajar Hukum Peradilan Tata Usaha Negara (APHTN-HAN)
- skor 6.5
Mata Kuliah yang Diampu
- Hukum Administrasi Negara
- Hukum Internasional
- Pengantar Hukum Indonesia
- Ilmu Negara
- Metode Penelitian Hukum
- Hukum Lingkungan
- Hukum Pajak
- Hukum Acara dan Praktik PTUN
- Hukum Pemerintah Daerah
- Hukum Agraria
- Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Hukum Ketenagakerjaan
- Hukum Kepegawaian
- Ilmu Perundang-Undangan
- Kewarganegaraan
- Hukum Keuangan Negara
- Hukum Pelayanan Publik
Penelitian
- Model Pengelolaan Sampah Plastik Guna Mendukung Program Wisata Kawasan Pesisir Provinsi Bengkulu (Unggulan UNIB)
- Persepsi Buruh/Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah dalam Memaknai Bonus Guna Meningkatkan Produktivitas Kinerja (PNBP FH UNIB)
- Kebijakan Penetapan Limbah Batubara Sebagai Limbah Non-B3 Serta Dampaknya Terhadap Masyarakat Wilayah Pesisir Kota Bengkulu (PNBP FH UNIB)
- Penafsiran Keadaan Bahaya dan Ihwal Kegentingan yang Memaksa Sebagai Dasar Presiden Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menurut UUD 1945 (PNBP FH UNIB)
- Produktivitas Kerja: Persepsi Pemberian Bonus Buruh/Pekerja dan Pengusaha (PNBP FH UNIB)
- Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Menjalankan Urusan Agama Menurut Hukum Positif Indonesia (PNBP FH UNIB)
- Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik Guna Mendukung Program Wisata Kawasan Pesisir Provinsi Bengkulu (PNBP FH UNIB)
- Inkonsistensi Penafsiran Pasal 53 ayat (1) UU PTUN dalam Kasus Lingkungan Hidup dan Dampaknya Terhadap Akses Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Individu (Mandiri)
- Naskah Kebijakan Pencegahan Intrusi Air Laut di Wilayah Pesisir Provinsi dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat (Inovasi UNIB)
- Penafsiran Keadaan Bahaya dan Ihwal Kegentingan Memaksa Sebagai Dasar Presiden Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menurut UUD NRI 1945 (PNBP FH UNIB)
- Analisis Profil Pekerjaan dan Kemampuan Kerja Lulusan UNIB dalam Mendukung Akreditasi Internasional ACQUIN (Studi Kasus: FEB dan FH UNIB) (PNBP Universitas)
- Implikasi Hukum Penghitungan Kerugian Negara oleh Hakim dan Lembaga-Lembaga Pengawas Keuangan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (PNBP FH UNIB)
- Reformulasi Pengaturan dan Penguatan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sebagai Pengawas Eksternal dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (Mandiri)
- The Protection of Spiritual Rights in the Sharia Banking Dispute Settlement: Overview of the Sharia Banking Law in Indonesia (PNBP FH UNIB)
- Model Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu di Indonesia Pasca Laporan Tim PPHAM (PNBP Universitas)
- Legal Standing Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pemohon Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi (PNBP FH UNIB)
- Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (PNBP FH UNIB)
- Reposisi Kewenangan Daerah dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penggunaan Alat Penangkap Ikan (Mandiri)
- Anomali Kedudukan Asisten Ahli Hakim Konstitusi dalam Perspektif Hukum Kepegawaian Indonesia (PNBP FH UNIB)
- Penguatan Ketetapan MPR yang Bersifat Mengatur dan Berlaku Umum Guna Mencegah Krisis Konstitusional: Tinjauan Sejarah Ketatanegaraan (PNBP FH UNIB)
- Inovasi Pengembangan Mata Kuliah Wajib Bagian Perdata, Pidana, HTN/HAN Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (PNBP FH UNIB)
- Penataan Ulang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (PNBP FH UNIB)
- Rekonstruksi Karakter Sanksi Terhadap Kejahatan Korupsi di Indonesia (Pendekatan Hukum Administrasi Negara) (PNBP Universitas Bengkulu)
- Tindakan Presiden Tidak Memberhentikan Menteri yang Terbukti Melakukan Pelanggaran Perundang-undangan: Analisa Gugatan PTUN Jakarta Nomor 130/G/TF/2025/PTUN.JKT (PNBP FH UNIB)
- Analisis Hukum Pengelolaan Energi Surya di Bengkulu: Rekomendasi Reformasi RUED (Rencana Umum Energi Daerah) dan Tanggung Jawab Daerah (PNBP FH UNIB)
- Pemulihan Budaya Kerajaan-Kerajaan Nusantara dalam Kerangka Konstitusi Budaya dan Pluralisme Hukum (Danaindonesiaraya, Kementerian Kebudayaan RI; kategori Kajian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya)
Pengabdian
- Pelatihan Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum kepada Organisasi Mahasiswa Intra dan Ekstra Kampus di Kota Bengkulu, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Pemuda Daerah Bengkulu (Mandiri)
- Pelatihan Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Kelurahan Sawah Lebar, Kota Bengkulu; dipublikasikan di Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung, Vol. 7 No. 2, hlm. 17-32, Desember 2020 (Mandiri)
- Pelatihan Pembuktian Perselisihan Hasil Pemilu di Kota Bengkulu; dipublikasikan di Jurnal Abdimas UBJ 4 (1), 47-56 (Mandiri)
- Optimalisasi Pemahaman Masyarakat Desa Rindu Hati dalam Konteks Pengelolaan Sampah Guna Mendukung Program Wisata Provinsi Bengkulu (PPM Riset UNIB)
- Optimalisasi Pendidikan Berwawasan Lingkungan Berdasarkan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 di SMA Negeri 6 Seluma (PNBP FH UNIB)
- Optimalisasi Pemahaman dan Peningkatan Sikap Anti Korupsi pada Siswa SMA (PNBP FH UNIB)
- Fasilitasi Pembentukan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah Desa di Desa Sidourip Kabupaten Bengkulu Utara (PNBP FH UNIB)
- Penguatan Pendidikan Budaya Anti Korupsi Melalui Games Interaktif pada Kelompok Usia Anak dan Remaja di Desa Rindu Hati (PNBP Universitas Bengkulu)
- Dari Bangku SMA ke Dunia Kerja: Peningkatan Literasi Hukum bagi Calon Pekerja Muda (PNBP FH UNIB)
Publikasi & Karya Ilmiah
Jurnal
- Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra dan Pasca Amandemen — University of Bengkulu Law Journal (UBELAJ), Vol. 1 No. 1, April 2017 (SINTA 5)
- Dilemma Executive Control: Development of Regional Regulatory Canceling Models — Jurnal MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Vol. 7 No. 2 (SINTA 3)
- Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik Guna Mendukung Program Wisata Kawasan Pesisir Provinsi Bengkulu — Bina Hukum Lingkungan, Vol. 6 No. 1, Oktober 2021 (SINTA 2)
- Produktivitas Kerja: Persepsi Pemberian Bonus Buruh/Pekerja dan Pengusaha — PROGRESIF: Jurnal Hukum, Vol. 15 No. 2 (SINTA 4)
- Reformulasi Pengaturan dan Penguatan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sebagai Pengawas Eksternal dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara — Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 11 No. 2, April 2022 (SINTA 2)
- The Protection of Spiritual Rights in the Sharia Banking Dispute Settlement: Overview of the Sharia Banking Law in Indonesia — Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), Vol. 9 No. 3, Desember 2022 (SINTA 1 / Scopus)
- Legal Standing Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pemohon Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi: Legal Standing to the Corruption Eradication Commission as a Applicant for the Dissolution of a Political Party at the Constitutional Court — Jurnal Konstitusi 20 (2), 318-339 (Scopus non-quartile)
- Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia — Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 12 (1) (SINTA 2)
- Reposisi Kewenangan Daerah dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penggunaan Alat Penangkap Ikan — Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 12 (3) (SINTA 2)
- Penataan Ulang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia — Jurnal Hukum Sasana 10 (1), 84-100 (SINTA 5)
- Choices of Law for Democratic Regional Head Election Dispute Resolution Institutions in Indonesia — Jambura Law Review 6 (2), 304-338 (Scopus Q3)
- The Right to a Healthy Environment — Journal of Contemporary Sociological Issues 4 (2) (SINTA 3)
- Reforming the Indonesian Bureaucracy through State Civil Apparatus Reform, Could It be Optimized with Technology? — Journal of Law and Legal Reform 5 (3) (Scopus Q4)
- Breaking the Cycle of Injustice: Revolutionizing Human Rights Violations Resolution Through the 1945 Constitution — Lex Scientia Law Review 8 (2) (Scopus Q1)
- State Power Limitations on Religion for The Fulfillment of The Constitutional Rights of Indigenous Religion Believers in Indonesia — Journal of Indonesian Constitutional Law 1 (3), 194-220 (Scopus non-quartile)
- Perlindungan Hak Keperdataan Terhadap Anak Luar Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia — Jurnal Ilmiah Kutei 23 (2), 158-170
- Kebijakan Anggaran Pangan Berbasis Konstitusi Pangan — Jurnal Hukum Sasana 10 (2), 17-34 (SINTA 5)
- Peran Analis Hukum dalam Pembentukan Naskah Akademik Undang-Undang Partisipatif Guna Mencegah Abusive Legislation: Studi Evaluasi Rancangan Undang-Undang Penyiaran — Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 13 (3) (SINTA 2)
- Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan Negara Indonesia dengan Negara Thailand) — Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora 2 (1), 53-65
- Penerapan Sanksi Hukum Adat Basuh Dusun Suku Pasemah Padang Guci Hulu Terhadap Perbuatan Laki-laki Membuat Gawi dengan Gadis atau Janda (Berzina) — Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern 7 (1) (SINTA 6)
- Dynastic Politics in General Elections According to Human Rights and a Comparison in Four ASEAN Countries — Trunojoyo Law Review 7 (1) (Scopus non-quartile)
- Merekonstruksi Status Peneliti Mahkamah Konstitusi (Reconstructing The Status of Constitutional Court Researchers) — Constitutional Law Society 5 (1) (SINTA 3)
- Agricultural Land Product-Sharing Transactions in the Local Community of the Besemah Tribe — Khazanah Hukum 8 (1) (Scopus Q2)
- Right to Information and Anti-SLAPP on Consumer Protection in Indonesia — Sriwijaya Law Review 10 (1) (Scopus Q2)
Prosiding
- The Urgency of Rindu Hati Tourism Village Regulation in the Context of Waste Management to Support the Bengkulu Province Tourism Program — Proceedings: Bencoolen International Conference on Law Studies 2021: Rule of Law, Democracy and Human Rights Amidst Pandemic Era (ISBN 978-623-90362-4-9), Bengkulu, 28 Oktober 2021
- Kebebasan Berekspresi di Media Sosial dan Hak Asasi Manusia — Buku II Bunga Rampai Konferensi Nasional Pendidikan HAM 2022 (Datum Indonesia), Januari 2023
- Legal Formulation on The Protection of Labor Social Security (JAMSOSTEK) for GIG Economy Workers — Proceeding Book of the International Conference on Manpower and Sustainable Development: Transformation of Manpower in the Changing World of Work
- Sanksi Administratif terhadap Ecocide dalam Perspektif Hak Asasi Manusia; Sebuah Refleksi Penegakan Sanksi Administratif — Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia, Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19, Jakarta, 27-28 Juli 2020
- Choice of Law against Aspects that Hinder Corruption Eradication in Law No. 3 of 2020 about Mineral and Coal Mining — The 2nd International Conference on Law, Environment, Culture and Globalization (2nd ICLECG 2020), Bengkulu, 2 November 2020
- Freedom of Expression on Social Media and Human Rights — 8th National and International Conference Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta, Mei 2021
- Legal Standing Prinsip Keyakinan Hakim dalam Menetapkan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi — Call for Paper: Pembaharuan Hukum Administrasi Negara di Era Birokrasi Digital (Conference Departemen HAN FH Universitas Islam Indonesia), Yogyakarta, 11 September 2021
- The Urgency of Rindu Hati Tourism Village Regulation in the Context of Waste Management to Support the Bengkulu Province Tourism Program — Bencoolen International Conference on Law Studies, Bengkulu, 28 Oktober 2021
- Inkonsistensi Penafsiran Pasal 53 Ayat (1) UU PTUN dalam Kasus Lingkungan Hidup dan Dampaknya terhadap Akses Keadilan dan Kepastian Hukum bagi Individu — Konferensi Nasional APHTN-HAN Indonesia, Bali, Januari 2022
- Government Discourses of Regulation Cigarette Packing Labels: A Study of Policy, Cooperation and Challenges in Indonesia — AIFIS-MSU Conference on Indonesia Studies: Emerging Discourses and Collaboration in New Age, Michigan, 22-25 Juni 2022
- Construction of Sanction Regulations on Discussion of Policy Prohibition of The Sale of Cigarette Bar by The Drug and Food Control Agency — 7th Indonesia Conference Tobacco or Health, Jakarta, 30-31 Mei 2022
- Legal Formulation on The Protection of Labor Social Protection — 1st International Conference on Manpower and Sustainable Development (IMSIDE), Bali, 30 Agustus 2022
- Meluruskan Anomali Pengaturan Pengujian KTUN Fiktif Positif Pasca Lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja — Seminar Nasional & Rapat Kerja "Mewujudkan Ketertiban Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Rangka Pembangunan Hukum Berkelanjutan", Jakarta, 25 Juni 2023
- Law of the Sea Convention and the Sustainable Development Goals — International Conference Law of The Sea: Contemporary Issue on Environmental and Delimitation (Universitas Bengkulu dan Thaksin University), 20 Mei 2023
- Quo Vadis Electronic Court System Post-Pandemic in Indonesia: A Dilemma of the Indonesia Procedural Law — 3rd Annual AIFIS-MSU Conference on Indonesian Studies, 11-15 Juli 2023
- Perkembangan dan Tantangan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Era 5.0 — Jelajah Perspektif 1.0 Perburuhan 2024, 17 Januari 2024
- Perkembangan dalam Proses Penyusunan dan Pembentukan Keputusan Tata Usaha Negara — Seminar Legal Drafting Dewan Eksekutif Mahasiswa UINFAS Bengkulu 2024, 4-5 April 2024
- Strategic Approaches of The International Criminal Court in Addressing The Israel-Palestine Conflict — Seminar of E-Cultural Exchange Program, Thaksin University 2024, 6 Juni 2024
- Exploring Legal Ways to Simplify the Beareucratic State Civil Apparatus (ASN) Through Technology — International Conference on Law Conservation and Sustainability Development (ICCONSIST) 2024: Law and Society Problems and Challenges in the Digital Era, 30-31 Juli 2024
- Is Restorative Justice the Solution to Corruption Issues? (An Indonesian Perspective Study) — International Seminar on ASEAN 2024, 30 Oktober 2024
- Quo Vadis Profesi Jurnalis Investigasi di Era Digital dalam Rancangan Undang-Undang Penyiaran? — Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-VIII "Regresi Demokrasi dan Prinsip Negara Hukum", 15-17 November 2024
- Reformulasi Pelindungan Pengemudi Online Melalui Pembayaran Iuran Jaminan Sosial — Konferensi Nasional APHTN-HAN Ke-III, 8 Desember 2024
- Character Reform of Sanctions Against Corruption Crimes in Indonesia (State Administrative Law Approach) — The International Conference of Law and Sustainable Development (ICCONSIST), Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 25 Juni 2025
- Tahqiq Al-Manat as a Judicial Review Method: Comparison between Constitutional Law and Islamic Law — Annual Conference on Fatwa MUI Studies (ACFS) ke-9, 28 Juli 2025
- Design for Strengthening the Financial Audit Agency in Determining State Losses Post Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2024 — The 1st Andalas Law Conference 2025, 4 November 2025
- Penguatan Pendidikan Budaya Anti Korupsi Melalui Games Interaktif pada Kelompok Usia Anak dan Remaja di Desa Rindu Hati — Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat ABDIMAS Bumi Raflesia IV, 8 November 2025
- The Concept of Legal Protection of The Board of Governors of Bank Indonesia in Taking Discretion of Lenders of The Last Resort Bank Failed to Have Systemic Impact According to Legislation — Konferensi Nasional APHTN-HAN ke-4 Tahun 2025, 6 Desember 2025
Buku
- Dinamika Hukum Administrasi Indonesia — RajaGrafindo Persada
- Pemilihan Kepala Daerah Konfigurasi Politik dari Masa Ke Masa — RajaGrafindo Persada
- Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia — RajaGrafindo Persada
- Peradilan Tata Usaha Negara — RajaGrafindo Persada
- Dinamika Hukum Tata Negara dan Pemilu Indonesia — RajaGrafindo Persada