ID
EN
MY
CN
JP
KR
AR
FR
NL
Stevri Iskandar, S.H., M.H.
Lektor / Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu • Ilmu Hukum Program Sarjana
Biografi & Profil Singkat
Stevri Iskandar, S.H., M.H. adalah dosen tetap PNS pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dengan jabatan fungsional Lektor (TMT 1 Juni 2023) dan pangkat Penata (III/c). Ia menamatkan S1 (2010) dan S2 (2015) Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, serta mengajar sejak 2019 dengan kekhususan Hukum Pidana dan Perlindungan Masyarakat.
Ia mengampu mata kuliah antara lain Hukum Pidana, Kriminologi, Hukum Pidana Adat, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Khusus, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Riset dan pengabdiannya berfokus pada hukum pidana adat (khususnya Enggano dan Rejang Lebong), perlindungan anak, dan lingkungan; ia juga menjabat Kepala Laboratorium Hukum FH Unib dan aktif di MAHUPIKI, ALHI, DSI Bengkulu, serta ASPERHUPIKI.
Ia mengampu mata kuliah antara lain Hukum Pidana, Kriminologi, Hukum Pidana Adat, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Khusus, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Riset dan pengabdiannya berfokus pada hukum pidana adat (khususnya Enggano dan Rejang Lebong), perlindungan anak, dan lingkungan; ia juga menjabat Kepala Laboratorium Hukum FH Unib dan aktif di MAHUPIKI, ALHI, DSI Bengkulu, serta ASPERHUPIKI.
Bidang Kepakaran
Hukum Pidana
Hukum Pidana Adat
Kriminologi
Perlindungan Anak dan Perempuan
Sistem Peradilan Pidana
Riwayat Pendidikan
- Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (S1 / S.H., Hukum Pidana; masuk 2005) — Skripsi: Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Tradisional Di Pesisir Terhadap Nelayan Pengguna Pukat Harimau/Trawl Di Kota Bengkulu
- Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (S2 / M.H., Hukum Pidana; masuk 2011) — Tesis: Implementasi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Terhadap Pelanggaran Alat Tangkap Di Provinsi Bengkulu
Riwayat Pekerjaan
- 2021 — Tenaga Pengajar, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (kekhususan Hukum Pidana dan Perlindungan Masyarakat)
- 2023 — Asisten Ahli, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (SK Mendikbud RI 1046/UN30/KP/2021, Kum 150)
- sekarang — Lektor, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (SK Mendikbudristek RI 2086/UN30/KP/2023, Kum 200)
- Calon PNS, Golongan III/b (TMT 01-03-2019)
- Penata Muda Tk.I, Golongan III/b (TMT 01-08-2020)
- Penata, Golongan III/c (TMT 01-04-2024)
Sertifikasi Kompetensi
- Pelatihan Pemanfaatan Portal E-Learning Universitas Bengkulu untuk Pembelajaran dengan Metode Blended-Learning (LPTIK Universitas Bengkulu, 16-17 Juni)
- Pelatihan Pembuatan WEB Dosen Universitas Bengkulu (LPMPP Universitas Bengkulu, 23-24 Juni)
- Pelatihan Pembuatan ID Scholar (LPMPP Universitas Bengkulu, 18 November)
- Workshop Strategi Pembelajaran E-Learning Menggunakan MOOCs (LPMPP Universitas Bengkulu, 15 April)
- Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) (LPMPP Universitas Bengkulu, 23-30 Agustus)
- Pembekalan dan Upgrade Dosen Pengampu Mata Kuliah Umum (MKU) Pancasila (LPMPP Universitas Bengkulu, 4 Desember)
- Pelatihan dan Asesmen Mediasi (CPM) (Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI), 22-26 Juni)
- Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Madya dan Utama (CRP) (PT. Hutama Hanriz Indonesia, 28-29 Oktober dan 5 November)
- Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Uji Kompetensi Skema Kewirausahaan Industri IV Bagi Dosen (Lembaga Pendidikan Pelatihan Wirausaha dan Ketenagakerjaan, 12, 15-16 Oktober)
- Pelatihan dan Sertifikat Auditor Hukum Angkatan XI (CLA) (Justitia Training Center by PT. Justitia Global Mandiri, 19-23 November)
Pengalaman Organisasi
- 2022 — Koordinator Unit Kerjasama Laboratorium Hukum FH Unib (SK Rektor Unib 79/UN30.8/HK/2020; PAW 2020-2022)
- sekarang — Anggota Asosiasi MAHUPIKI
- sekarang — Anggota Asosiasi Laboratorium Hukum Indonesia (ALHI)
- 2026 — Koordinator Unit Kerjasama Laboratorium Hukum FH Unib (SK Rektor Unib 1194/UN30.8/HK/2022)
- 2026 — Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Unib, Penggantian Antar Waktu (PAW 2025-2026) (SK Rektor Unib 2378/UN30/HK/2025)
- sekarang — Anggota Dewan Sengketa Indonesia Provinsi Bengkulu (DSI)
- sekarang — Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI)
- Koordinator Kerjasama Tingkat Fakultas Dilingkungan Universitas Bengkulu (SK Rektor Unib 1776/UN30/HK/2024)
- Koordinator Mata Kuliah Umum Kewarganegaraan Universitas Bengkulu (SK Rektor Unib 3386/UN30/HK/2025)
- Koordinator Mata Kuliah Umum Kewarganegaraan Universitas Bengkulu (SK Rektor Unib 481/UN30/HK/2025)
- 2030 — Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Unib (SK Rektor Unib 301/UN30/HK/2026)
Mata Kuliah yang Diampu
- sekarang — Pendidikan Kewarganegaraan (FH Unib, Unib & Stikes Sapta Bakti)
- sekarang — Pancasila (FH Unib & Unib)
- 2020 — Pengantar Hukum Indonesia (FH Unib)
- sekarang — Hukum dan HAM (FH Unib)
- sekarang — Sosiologi Hukum (FH Unib)
- sekarang — Kewirausahaan (FH Unib)
- sekarang — Hukum Pidana (FH Unib)
- sekarang — Kriminologi (FH Unib)
- 2025 — Teori Kriminologi (FHISIP Universitas Terbuka)
- sekarang — Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan (FH Unib)
- sekarang — Hukum Pidana Khusus (FH Unib & FHISIP Universitas Terbuka)
- Hukum Pidana Ekonomi (FHISIP Universitas Terbuka)
- Hukum Adat (FHISIP Universitas Terbuka)
- sekarang — Hukum Pidana Adat (FH Unib)
- 2025 — Studi Kasus Hukum Pidana (FH Unib)
- sekarang — Sistem Peradilan Pidana (FH Unib)
- sekarang — Hukum Pidana Internasional (FH Unib)
- sekarang — Hukum Acara Pidana (FH Unib)
- sekarang — Praktik Hukum (Peradilan Pidana) (FH Unib & FHISIP Universitas Terbuka)
- sekarang — Psikologi Kriminal (FH Unib)
- 2026 — Tindak Pidana Lingkungan (FH Unib)
- sekarang — Psikologi Abnormal (FH Unib)
- sekarang — Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (FKIK D3 Keperawatan)
Penelitian
- Kebijakan Restrukturisasi Penguasaan Tanah Hak Guna Usaha Perkebunan Besar Swasta Melalui Pelaksanaan Reforma Agraria Di Provinsi Bengkulu — PNBP Fakultas Hukum Unib
- Penyerasian Norma Hukum Positif Dan Hukum Adat Enggano Sebagai Upaya Pelestarian Penyu Laut Di Kecamatan Enggano — LPPM UNIB (Penelitian Mandat)
- Keberadaan Hak-Hak Atas Tanah Yang Bersifat Sementara Dalam Praktik Penggunaan Tanah Pertanian Oleh Bukan Pemiliknya Di Kabupaten Rejang Lebong — PNBP Fakultas Hukum Unib
- Pembentukan Desa Adat Pasca Berlakunya Undang-Undang Tentang Desa Di Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara — PNBP Fakultas Hukum Unib
- Kajian Yuridis Desa Sebagai Kuasa Hak Menguasai Dari Negara Dalam Pengelolaan Taman Wisata Alam Danau Tes Di Kabupaten Lebong — PNBP Fakultas Hukum Unib
- Asimilasi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Dari Penyebaran Covid-19 — PNBP Fakultas Hukum Unib
- Model Pengaturan Kewenangan Desa Kahyapu Kecamatan Enggano Dalam Pengelolaan Pulau Dua Sebagai Pulau Terluar Di Provinsi Bengkulu — PNBP Fakultas Hukum Unib
- Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban KdRT di Kota Bengkulu — PNBP Fakultas Hukum Unib
- Penerapan Sanksi Pidana Sebagai Sarana Pengendalian Kebiasaan Masyarakat Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya Di Kota Bengkulu — PNBP Fakultas Hukum Unib
- Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pelanggaran Penggunaan Telepon Genggam (Handphone) Bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Di Kota Bengkulu — PNBP Fakultas Hukum Unib
- Efektivitas Penerapan Sanksi Adat Sebagai Upaya Penyelesaian Pelanggaran Adat Di Kabupaten Rejang Lebong — PNBP Fakultas Hukum Unib
- Diskursus Kriminologi Terhadap Fenomena Bullying Pada Kalangan Pelajar Di Kota Bengkulu — PNBP Fakultas Hukum Unib
- Model Bekulo Jenang Kutei Dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat Pada Masyarakat Adat Rejang Di Kabupaten Rejang Lebong — DIPA Universitas Bengkulu
- Analisis Inventarisasi Pelanggaran Pidana Adat Pada Masyarakat Enggano: Dinamika, Tantangan dan Upaya Pelestarian Hukum Adat — PNBP Fakultas Hukum Unib
- Penyalahgunaan Tanah Kaudar Dan Resolusi Konflik Melalui Pendekatan Hukum Adat Enggano — PNBP Fakultas Hukum Unib
- Model Rehabilitasi Anak Berkonflik Dengan Hukum: Sebuah Pendekatan Terpadu — DIPA Universitas Bengkulu
- Sinkronisasi Delik Adat Masyarakat Enggano Dengan Konsep Living Law Dalam Kuhp Baru — PNBP Fakultas Hukum Unib
- Implementasi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kesusilaan melalui Hukum Adat Di Kota Bengkulu — PNBP Fakultas Hukum Unib
Pengabdian
- Pelatihan Pembentukan Peraturan Desa Tentang Potensi Desa Pada Perangkat Desa Di Desa Pulau Makmur Kabupaten Muko-Muko — PNBP Fakultas Hukum
- Sosialisasi Hukum Tentang Pembentukan Desa Adat Nelayan Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, Bengkulu — PNBP Fakultas Hukum
- Pelatihan Pembentukan Peraturan Desa Pada Perangkat Desa Batu Panco Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu — PNBP Fakultas Hukum
- Peningkatan Peran Pemimpin Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kandang Limun Dalam Pencegahan Pandemi Wabah Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular — PNBP Fakultas Hukum
- Peningkatan Pengetahuan Masyarakat RT 26 Sawah Lebar Kota Bengkulu Terhadap Bahaya Covid-19 Melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat — PNBP Fakultas Hukum
- Peningkatan Pengetahuan Orang Tua Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Dan Zat Adiktif Lainnya Oleh Anak Di Desa Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah — PNBP Fakultas Hukum
- Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Desa Sumber Urip Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong — PNBP Fakultas Hukum
- Peningkatan Pengetahuan Orang Tua Melalui Pemberdayaan Ibu-Ibu Kelompok PKK Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Desa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah — PNBP Fakultas Hukum
- Peningkatan Keterampilan Beracara Jenang Kutei Dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat Di Desa Lubuk Kembang Kabupaten Rejang Lebong — PNBP Fakultas Hukum
- Perlindungan Anak Melalui Edukasi Tentang Bullying — PNBP Fakultas Hukum
- Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Desa Tapak Gedung Tentang Pengelolaan Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 — PPM Mandiri
- Pendampingan Dalam Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Tapak Gedung Kabupaten Kepahiang Dan Sekitarnya — PNBP Fakultas Hukum
- Peningkatan Pengetahuan Budaya Anti Korupsi di Kalangan Pelajar — PNBP Fakultas Hukum
- Peningkatan Pengetahuan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Satuan Pendidikan — PNBP Fakultas Hukum
- Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Padang Betuah Kabupaten Bengkulu Tengah Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak — PNBP Fakultas Hukum
Publikasi & Karya Ilmiah
Jurnal
- Normatif Review Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Menjaga Kualitas Air dan Mencegah Pencemaran Air — University of Bengkulu Law Journal (UBELAJ) FH UNIB, Vol. 05 No. 02 (3 sitasi)
- Protection Of The Traditional Knowledge Of Enggano Bengkulu Islands in Facing The Industrial Revolution 4.0 Era — Intellectual Property Rights Review (IPR), Vol. 02 No. 01
- Kajian Yuridis Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pencegahan Covid 19 — Wajah Hukum (FH Univ. Batang Hari Jambi), Vol. 06 No. 02
- Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pelanggaran Penggunaan Telepon Genggam (Handphone) Bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Di Kota Bengkulu — Supremasi Hukum Jurnal Penelitian Hukum (FH UNIB), Vol. 32 No. 1
- Pemerataan Persepsi Fungsionaris Kuteui Terhadap Persyaratan Yuridis Wilayah Ulayat Kuteui di Kecamatan Rejang Lebong — Jurnal Dedikasi Hukum (UM Malang), Vol. 3 No. 3 (Desember 2023) (2 sitasi)
- Tinjauan Yuridis Kejahatan Israel Terhadap Palestina Dalam Perspektif Hukum Internasional — Indonesia Journal Of Law And Justice, Vol. 1 No. 3 (Maret 2024) (5 sitasi)
- Urgensi Restorative Justice Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Dilihat Dari Sudut Pandang Hakim — Hukum Dinamika Ekselensia, Vol. 6 No. 4 (2 sitasi)
- Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pengurangan Hukuman Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif — Jurnal Masyarakat Hukum Pendidikan Harapan (JUMASH), Vol. 2 No. 01
- Implementasi Perlindungan Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Terhadap Saksi Yang Menjadi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana — Jurnal Analisis Hukum dan Kebijakan, Vol. 5 No. 4
- Alternative Handling of Criminal Acts Through Police Regulation Number 8 Of 2021 Concerning the Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice — Zona Law And Public Administration Indonesia, Vol. 2 No. 3
Prosiding
- Normatif Review Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Menjaga Kualitas Air dan Mencegah Pencemaran Air — Seminar Nasional Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 3-4 Oktober 2019
- Applying Criminal Sanctions As A Controlling Means Of Society Throwing Garbage Out Of Place — International Conference and National Annual Meeting Law Laboratory Association Of Indonesia, FH Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, 7-10 November 2023
- Keadilan Ekonomi dan Tanggung Jawab Negara atas Infrastruktur Maritim: Studi Dampak Pendangkalan Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu — Seminar Nasional "Keadilan Lingkungan Di Era Transisi Energi dan Krisis Iklim: Tantangan dan Peluang", Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 26 April 2025
- Bekulo Jenang Kutei Dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat Pada Masyarakat Adat Rejang — Seminar Nasional dan Call For Papers "Menyongsong Pemberlakuan KUHP Nasional: Eksistensi dan Implementasi Hukum Pidana Adat Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 20-21 Oktober 2025
HaKI
- Hukum Pidana (Buku; No. 000393287)
- Hukum Pidana Adat (Buku)
- Hukum Pidana Indonesia: Pergeseran Paradigma Dari KUHPidana Lama Ke KUHPidana Nasional (Buku; No. 001022517)
- Buku Pendidikan Anti Korupsi (Buku; No. 000861065)
- Pancasila (Buku; No. 000927842)
- Model Rehabilitasi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Sebuah Pendekatan Terpadu Berbasis Pranata Adat (Buku Saku; No. 001033534)
